historicebenezer.org – Rencana Prabowo untuk melonggarkan TKDN dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada transisi kebijakan dari tekanan wajib menjadi insentif yang strategis, serta didukung program penguatan kapasitas lokal. Tanpa itu, kebijakan ini dapat menimbulkan efek negatif signifikan bagi industri komponen nasional. DPR dan pelaku industri akan terus memantau agar kebijakan ini dipromosikan secara hati-hati dan seimbang.
1. Inisiatif Pelonggaran TKDN
- Dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8–9 April 2025 di Menara Mandiri Jakarta, Prabowo Subianto meminta agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis, agar industri nasional lebih kompetitif.
- Ia menegaskan tujuan nasionalisme tetap penting, namun “jika dipaksakan, kita kalah kompetitif” dan mendorong penggantian regulasi kaku dengan insentif bagi perusahaan yang memenuhi konten lokal tanpa beban administratif.
2. Fokus Utama dan Dampak terhadap Industri Otomotif
- Rencana ini berpotensi mengguncang industri otomotif nasional: penurunan TKDN bisa mempercepat impor komponen murah guna menekan biaya produksi.
- Namun, menurut Yannes Pasaribu (Pengamat Otomotif ITB), tanpa strategi pendamping seperti R&D dan kemitraan produk lokal, ini bisa memicu ketergantungan impor, penurunan lapangan kerja, dan bahkan PHK massal komponen lokal.
3. Potensi Perubahan Arahan dan Respons Pelaku Industri
- Prabowo mendorong aparatnya—menteri dan pembantu presiden—untuk segera menyusun regulasi TKDN yang realistis, dengan tujuan agar kompatibel dengan kondisi industri saat ini.
- One model yang dia usulkan: dari regulasi wajib menjadi sistem berbasis insentif, sehingga industri yang mampu memenuhi TKDN tetap dapat keuntungan tanpa tekanan regulasi berlebih.
4. Pro dan Kontra: Peluang vs Risiko
Potensi Keuntungan:
- Menurunkan biaya produksi, membuat produk Indonesia lebih kompetitif secara harga dan kualitas.
- Mendorong investasi asing karena regulasi yang lebih adaptif.
Risiko dan Tantangan:
- Tergerusnya industri komponen lokal jika tak dibarengi roadmap peningkatan kapasitas dan inovasi.
- Resistensi dan pengawasan DPR; DPR menyerukan agar OJK/Kemenperin menjaga implementasi agar tidak merugikan industri lokal.
5. Upaya Pendukung Nasional & Implikasi Lebih Luas
- Pelonggaran TKDN bergaya “pedang bermata dua” — jika tepat, bisa menaikkan output ekspor dan FDI; jika salah arah beritajakarta, bisa “menghapus industri lokal”.
- Butuh pendampingan melalui skema R&D, pelatihan, dan insentif subsidi agar produksi lokal naik kelas.
- Pengawasan perlu dilakukan oleh Kemenperin, BKPM, dan DPR untuk menjaga keseimbangan antara daya saing dan kemandirian industri dalam negeri.